Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan otonomi khusus, termasuk di Siulak. Namun, seringkali transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini masih menjadi persoalan yang harus diatasi.
Menurut pakar keuangan, Prof. Budi Santoso, “Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.”
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus juga disampaikan oleh Bupati Siulak, Ibu Siti Rahayu, “Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah.”
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti menyusun laporan keuangan secara terbuka, melakukan audit secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus Siulak, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Sehingga, dana yang dialokasikan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan demikian, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus Siulak merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.