Pemeriksaan APBD merupakan salah satu hal yang penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, seringkali pemeriksaan ini masih belum optimal dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan APBD Siulak.
Menurut Bambang Widjajanto, Kepala BPKP, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan APBD harus ditingkatkan agar dapat menjamin keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. “Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran APBD sudah sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyelewengan,” ujar Bambang.
Salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan APBD Siulak adalah dengan memastikan bahwa laporan keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Menurut Tuti Kusumawati, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), “Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah agar dapat melakukan pengawasan secara langsung.”
Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemeriksaan APBD. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta kontrol sosial yang dapat meminimalisir potensi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dengan begitu, diharapkan pemeriksaan APBD Siulak dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan APBD bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, BPKP, dan masyarakat, hal ini dapat tercapai. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan pemeriksaan APBD yang lebih baik demi kemajuan daerah.